jual condotel mewah

Rp 2.422.000.000

Cari Rumah Indah Termurah Sentul RumahCantikku.com adalah agen properti yang berkator di KATV Group, Saladin Square B-12, Jl. Margonda Raya No.39, Depok, Jawa Barat. KATV Group adalah group usaha di baah bendera PT Kiprah Tiga Rancang (KITIRAN), dimana core bisnisnya adalah Pengelolaan dan Advertising KATV (Televisi Kabel Kereta Api Eksekutif ), yaitu televisi hiburan bagi penumpang di atas kereta api eksekutif. Selain itu KITIRAN juga bergerak di bidang advertising untuk promosi luar ruang khusus stasiun-stadiuan dan promsoi di dalam kereta eksekutif dan kereta komuter (KRL). Cari Rumah Indah Termurah Sentul

Cari Rumah Indah Termurah Sentul salah satu devisi dari KATV Group untuk yang bergerak di bidang agen properti. Saat ini baru menawarkan properti-properti KATV Group yang ada di beberapa kota untuk dijual. Jadi properti yang ditawarkan adalah milik sendiri. Cari Rumah Indah Termurah Sentul

Cari Rumah Indah Termurah Sentul

Saco-Indonesia.com - SITUASI berbahaya dalam kehidupan politik sering mengambil bentuk yang rumit dan halus.

Saco-Indonesia.com - SITUASI berbahaya dalam kehidupan politik sering mengambil bentuk yang rumit dan halus.

Tidak selalu tentang kekuatan dominan yang mampu menyingkirkan oposisi. Bahaya itu bisa muncul dari keterlibatan masyarakat sipil. Kondisi Indonesia tahun 1960-an dikenal melalui film The Year of Living Dangerously. Di sana, simbol yang dihasilkan kekuatan politik dominan untuk menggalang kekuatan digunakan masyarakat sipil guna meneror masyarakat sipil lainnya. Namun, bahaya politik hampir selalu didorong apa yang terjadi di arena politik negara.

Tahun 2014 adalah the year of politicking dangerously untuk Indonesia yang juga melibatkan masyarakat sipil. Ia akan membuktikan apakah terjadi keadaan yang disebut ilmuwan politik Michael Johnston sebagai warga negara yang terpaksa tak demokra- tis. Kondisi ini lahir pada konteks negara dengan sistem politik formal demokratis, tetapi belum mampu menghadirkan mekanisme akuntabilitas para pejabat publik.  

Warga sipil yang mengambil sikap tak demokratis secara putus asa dan pragmatis memilih wakil rakyat atau pemimpin semata karena orang itu berasal dari daerahnya. Berdasarkan pertimbangan sosial mereka, wakil yang demikian setidaknya akan sedikit  memberikan perhatian atau keuntungan. Pada dasarnya sudah terjadi ketidakpercayaan yang sangat luas pada sistem politik dan para politisi seperti di Indonesia sekarang. Semua partai hampir tak dapat dipercayai. Berdasarkan pandangan seperti itu, rakyat apatis menilai calon dengan berbagai kriteria yang seharusnya secara sehat dikembangkan.

Apatisme warga

Apatisme warga negara merupakan salah satu bentukan sis- tem politik demokratis formal, tetapi tanpa akuntabilitas.  Berbeda dengan pandangan populer, demokrasi secara substansial bukan soal keterwakilan. Demokrasi yang demikian tidak menjamin perbaikan kesejahteraan yang luas. Proses perwakilan penuh problematik.

Bahkan, seandainya partai berusaha mewakili berbagai kepentingan, hal ini bergantung pada kemampuan partai/individu partai dan masyarakat tentang makna keterwakilan. Problemnya bukan menyuarakan kepentingan, melainkan menempatkan kepentingan dalam pertimbangan kepentingan yang beragam.

Bukan waktu yang menentukan kematangan demokrasi, tetapi bagaimana mekanisme membuat proses belajar tidak terdistorsi.  Kemunculan fenomena rakyat yang terpaksa menjadi tak demokratis adalah salah satu akibat dari terjadinya distorsi dalam proses demokratisasi (ke arah yang lebih tinggi).

Demokratisasi secara berbeda di setiap negara memunculkan institusi dan organisasinya sendiri, formal atau informal.  Antara institusi dan organisasi dengan yang muncul belakangan pasti ada berbagai ”jembatan”-nya. Sebagian dari jembatan itu berbahaya bagi demokratisasi.

Pertanyaan dasar bagi penulis tentang demokratisasi adalah apakah praktik yang berlangsung memperkuat atau memperlemah akuntabilitas dari setiap pemain yang menangani sumber daya publik? Jika tidak, akan terjadi penyimpangan sumber daya publik.

Penyimpangan ini dilakukan melalui hubungan dengan wilayah yang sebelumnya dianggap ilegal. Sebagai contoh, hubungan antara penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan yang anarkistis, hubungan antara pihak yang memeriksa dan pihak yang diperiksa, hubungan antara peradilan dan broker, pejabat publik dan perusahaan abal-abal, dan sebagainya.

Melalui hubungan-hubungan ini, sumber daya publik keluar dan digunakan tidak semestinya. Lebih berbahaya lagi adalah terjadi penguatan pengorganisasian di antara pihak yang berhubungan secara ilegal atau tidak absah. Nah, apakah mekanisme demokrasi yang ada, yang dijadikan patokan, dapat mengontrol wilayah-wilayah ini.

Proses pemilu, misalnya, sama sekali tidak mampu mengontrol pembalikan wilayah ilegal ini. Hubungan antara lembaga pemerintah dan parlemen   yang  digambarkan seimbang dalam sistem demokrasi  justru memunculkan hubungan konspiratif. Para broker merupakan jembatan medium hubungan ilegal ini.

Kita boleh berdebat tentang apakah di antara calon presiden ada yang berpotensi membawa perbaikan atau tidak. Namun, persoalan dalam pemilu legislatif dapat menjadi batu besar perubahan Indonesia ke arah lebih baik. Sebagai contoh, institusi DPR periode 2009-2014 yang kinerjanya buruk sekali dan sebagian anggotanya terbukti ataupun diduga melakukan pengkhianatan publik,  sekitar 90 persen anggotanya mencalonkan diri kembali.

Jembatan ilegal

Persoalan jembatan ilegal sudah tumbuh begitu banyak dalam sistem demokrasi Indonesia. Demokratisasi adalah proses penguatan negara bersamaan dengan penguatan masyarakat. Pemimpin mendatang, jika ingin melakukan perubahan, harus dapat mengembangkan mekanisme yang menjadi pendorong keterlibatan masyarakat sipil sebagai energi melawan politisi yang ingin mengambil keuntungan diri dan kelompok. Pengetahuan teknokratik tentang hubungan kerja sama institusi negara dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Penulis berpendapat ini bagian penting menilai para calon.

Akuntabilitas DPR merupakan bagian sangat penting bagi perjalanan bangsa ke depan. Meski penulis sangat skeptis dengan para calon saat ini, siapa tahu ada partai yang membuat langkah besar sebagai komitmen memperbaiki institusi DPR. Penulis, dan (yakin) juga banyak rakyat Indonesia, ingin mendengar konsep mereka lapisan demi lapisan.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Rasulullah (R) bertanya : “Apa yg kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku hendak shalat?” Iblis (I) menj



Rasulullah (R) bertanya : “Apa yg kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku hendak shalat?”
Iblis (I) menjawab: “aku merasa panas dingin dan gemetar”
R: “kenapa?”
I: “Sebab setiap seorang hamba besujud1X kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat”
R: “jika seorang umatku berpuasa?”
I: “tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka”
R: “jika ia berhaji?”
I: “aku seperti orang gila”
R: “jika ia membaca Al-Quran?”
I: “aku merasa meleleh laksana timah diatas api”
R: “jika ia bersedekah?”
I: “itu sama saja org tsb m'belah tubuhku dgn gergaji”
R: “mengapa bisa begitu?“
I: ”sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu :
1. Keberkahan dlm hartanya,
2. Hidupnya disukai,
3. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dgn api neraka,
4. Terhindar dari segala macam musibah akan terhalau dr dirinya,
R: “apa yg dapat mematahkan pinggangmu?”
I: “suara kuda perang di jalan Allah.”
R: “apa yg dapat melelehkan tubuhmu?”
I: “taubat org yg bertaubat”
R: “apa yg dpt membakar hatimu?”
I: “istigfar di waktu siang & malam”
R: “apa yg dpt mencoreng wajahmu?”
I: “sedekah yg diam2”
R: “apa yg dpt menusuk matamu?”
I: “shalat fajar”
R: “apa yg dpt memukul kepalamu?”
I: “shalat berjamaah”
R: “apa yg paling mengganggumu”
I: “majelis para ulama”
R: “bagaimana cara makanmu?”
I: “dengan tangan kiri dan jariku”
R: “dimanakah kau menaungi anak2mu di musim panas?”
I: “dibawah kuku manusia”
R: “siapa temanmu wahai iblis?”
I: “pezina”
R: “siapa teman tidurmu?”
I: “pemabuk”
R: “siapa tamumu?”
I: “pencuri”
R: “siapa utusanmu?”
I: “tukang sihir (dukun)”
R: “apa yg membuatmu gembira?”
I: “bersumpah dgn cerai”
R: “siapa kekasihmu?”
I: “org yg meninggalkan Sholat Jum'at”
R: “siapa manusia yg paling membahagiakanmu ?"
I: “org yg meninggalkan shalatnya dgn sengaja”

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

Artikel lainnya »