Jual rumah di bogor

Rp 4.855.000.000

Harga Villa RumahCantikku.com adalah agen properti yang berkator di KATV Group, Saladin Square B-12, Jl. Margonda Raya No.39, Depok, Jawa Barat. KATV Group adalah group usaha di baah bendera PT Kiprah Tiga Rancang (KITIRAN), dimana core bisnisnya adalah Pengelolaan dan Advertising KATV (Televisi Kabel Kereta Api Eksekutif ), yaitu televisi hiburan bagi penumpang di atas kereta api eksekutif. Selain itu KITIRAN juga bergerak di bidang advertising untuk promosi luar ruang khusus stasiun-stadiuan dan promsoi di dalam kereta eksekutif dan kereta komuter (KRL).

Harga Villa RumahCantikku.com adalah salah satu devisi dari KATV Group untuk yang bergerak di bidang agen properti. Saat ini baru menawarkan properti-properti KATV Group yang ada di beberapa kota untuk dijual. Jadi properti yang ditawarkan adalah milik sendiri. Harga Villa

Harga Villa

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Dengan adanya Badan Kerja Sama Antarprovinsi dinilai belum efektif.

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Dengan adanya Badan Kerja Sama Antarprovinsi dinilai belum efektif. Lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dan sekitarnya, seperti banjir dan kemacetan. Kenyataannya, belum ada hasil signifikan setelah selama lebih dari tiga dekade terbentuk.

Badan Kerja Sama Antarprovinsi (BKSP) terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lembaga ini diketuai gubernur secara bergiliran dan dijalankan kepala sekretariat eselon II-B. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, mereka yang duduk dalam BKSP seharusnya memiliki kewenangan lebih.

”Selama ini, mereka yang duduk di sana merasa menjadi orang buangan. Saya pikir lebih efektif jika persoalan antarwilayah diselesaikan dengan membentuk panitia sementara yang dikoordinasi Menteri Pekerjaan Umum,” kata Basuki, Rabu (15/1), di Jakarta.

Dia mengusulkan agar badan seperti ini ditiadakan saja. Sebab, selain memboroskan anggaran, badan ini juga tidak efektif menyelesaikan persoalan besar Jakarta dan sekitarnya. Pada perjalanannya, BKSP juga tidak mampu menjawab persoalan sektoral di setiap wilayah. Buktinya, pemerintah daerah yang tergabung dalam lembaga itu belum satu visi, terutama dalam penanganan banjir.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan, kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum langsung dan daerah tertentu, seperti DKI, cukup membuahkan hasil. Kerja sama seperti pembagian tugas dalam normalisasi sungai, pihaknya menjalankan proyek fisik dan DKI membebaskan lahan, berjalan cukup lancar.

DKI juga dianggap proaktif menjalankan tugasnya, seperti perbaikan situ/waduk. Akan tetapi, nasib situ/waduk di daerah lain hingga kini masih mengenaskan. Masalah ini menjadi perhatian Hasan meskipun ia susah berbuat banyak karena revitalisasi situ/waduk berada di tangan pemerintah daerah.

”Namun akan tetap kami upayakan agar situ/waduk di sekitar Jakarta tetap berjalan baik revitalisasinya,” kata Hasan.

Ultimatum warga bantaran

Terkait tersendatnya normalisasi kali, Basuki memberi ultimatum kepada warga yang tinggal di bantaran sungai. Setelah satu tahun ke depan, warga harus bersedia meninggalkan tempat tinggalnya. Sejalan dengan itu, Pemprov DKI mempercepat pembangunan rumah susun sewa di sejumlah wilayah.

”Ini tahun terakhir. Mohon maaf kepada orang yang tinggal di pinggiran sungai, saya pasti gusur Anda. Kami selama ini menahan karena tidak ingin dianggap melanggar HAM (hak asasi manusia). Nanti kami lakukan relokasi, silakan jika masih dianggap melanggar HAM,” kata Basuki.

Untuk mengurangi dampak banjir, Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat mulai normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Namun, program ini terkendala pembebasan lahan. Warga yang tinggal di bantaran kali tidak bersedia pindah dengan alasan yang beragam.

Sampai akhir 2013, pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, belum berjalan lancar. Pembebasan lahan baru bisa dilakukan di empat dari sembilan kelurahan. Di empat kelurahan tersebut terdapat sembilan bidang tanah seluas 24.969 meter persegi yang sudah dibebaskan. Nilai tanah yang dibebaskan itu Rp 42,821 miliar.

Lahan yang belum dibebaskan di Kali Pesanggrahan sepanjang 28 kilometer. Adapun pembebasan lahan di Kali Angke dan Sunter masih tahap pematokan lahan dan negosiasi harga.

Jalin kerja sama

Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang berinisiatif melakukan kerja sama dalam antisipasi, menanggulangi, dan merencanakan desain daerah bebas banjir. Langkah itu diambil mengingat kerja sama Jabodetabek hingga saat ini belum ada realisasinya.

”Kerja sama ini baru terjalin antara Kabupaten dan Kota Tangerang. Sejauh ini kerja sama dengan Tangerang Selatan belum dijajaki. Ke depannya, kami akan menjajaki kerja sama dengan Tangerang Selatan dan Pemprov Banten,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Rabu.

Sementara itu, meskipun telah dilarang berjualan di tepi dinding Kanal Barat, sejumlah pedagang tetap nekat memasang tenda. Ratna Kumala (37), warga RT 014 RW 004, Petamburan, Jakarta Pusat, misalnya, Rabu, mendirikan tenda. Saminem, warga RT 001 RW 007, Kelurahan Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat, berharap ia dibolehkan lagi membuka warung nasi di tepi dinding Kanal Barat.

Sumber : kompas.com

Editor : Maulana Lee

saco-indonesia.com, Sejak masih jejaka, Suno (58), warga Desa Karang Kedawang, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sudah akrab dengan usaha persepatuan.

Saco-Indonesia.com - Sejak masih jejaka, Suno (58), warga Desa Karang Kedawang, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sudah akrab dengan usaha persepatuan. Walau kala itu ”sekadar” sebagai tukang sol sepatu. Kini, ia menjadi salah satu pelaku usaha kecil dan menengah dengan produksi sampai 70 kodi sandal per hari.

Sebagai tukang sol sepatu, Suno yang memulai membuka usaha sendiri pembuatan sandal dengan merek Expo, enam tahun silam, telah malang melintang dari satu tempat kerja pembuatan sepatu ke tempat pembuatan sepatu lain.

”Awalnya saya bekerja menjadi tukang sol sepatu di Surabaya, tepatnya di Petemon, lalu pindah ke Rangkah, dan terakhir kerja di pabrik sepatu di Sukomanunggal,” katanya.

Suno adalah salah satu dari sekitar 1.300 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah kerja Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Mojokerto yang menjadi nasabah sekaligus binaan bank ini.

Sejak tahun 2010 Suno mendapat kucuran kredit Rp 30 juta untuk tambahan modal sekaligus pengembangan usahanya. Setahun berikutnya, Suno kembali mendapat kucuran kredit Rp 60 juta. Pada 2012, dia mendapat kredit lagi sebesar Rp 98 juta.

”Sebelum kucuran kredit dari BTPN sampai tiga kali, modal awal untuk mulai membuka usaha sandal ini saya pinjam dari koperasi sebesar Rp 10 juta,” kata Suno.

Setelah menjadi binaan BTPN dan mendapat pelatihan, khususnya menyangkut manajemen keuangan dalam pengelolaan usaha kecil, usaha sandal Suno berkembang cepat.

Rugi

Suno bercerita, pada awal memulai usaha, dia sering menyerahkan pengerjaan pembuatan sandal kepada orang lain. ”Istilahnya, saya men- sub- kan pesanan itu kepada perajin sandal lain,” ujarnya.

Namun, hasilnya justru tak menguntungkan, bahkan Suno menelan kerugian. ”Saya sempat tak mengerjakan sendiri pesanan sandal itu. Hasilnya, dalam dua bulan saya rugi sekitar Rp 3,5 juta.”

Pengalaman pahit itulah yang memaksa Suno mengerjakan sendiri produk sandal Expo miliknya. Seiring berjalannya waktu, usahanya tumbuh dan berkembang. Pesanan dari pedagang grosir di Pasar Turi, Surabaya, misalnya, terus meningkat.

”Sekarang saya sudah bisa membayar orang. Di sini ada tujuh karyawan dari tukang sol, tukang kap, dan seorang sekretaris,” kata Suno.

Dibantu anaknya yang masih lajang, Sugianto, untuk memasarkan produknya, Suno bangga bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain.

”Rata-rata setiap hari usaha saya ini bisa memproduksi 30 sampai 50 kodi sandal. Kalau pesanan sedang ramai, dalam sehari bisa mencapai 70 kodi. Kalau sudah begini, saya juga menyerahkan pengerjaan pembuatan sandal kepada enam tukang sol, tukang kap, dan tukang katokan di rumah. Mereka mengerjakan pesanan itu di rumah masing-masing, saya mengontrol hasilnya,” kata Suno.

Pedagang grosir

Sekarang, usaha skala kecil yang digeluti Suno dengan produk sandal untuk dewasa dan anak-anak serta sandal perempuan ini tak hanya dipasarkan di Surabaya dan sekitarnya, tetapi juga sudah sampai ke Tulungagung, Jawa Timur, hingga Solo, Jawa Tengah.

”Selain melayani pedagang bedak (eceran di pasar atau kaki lima), saya juga mendapat pesanan dari para pedagang grosir,” kata Suno.

Seminggu sekali ditemani Sugianto, salah satu anaknya, dengan mobil boks, Suno membawa ribuan pasang sandal menyusuri jalur tengah antara Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sebagai mitra usaha kecil dan menengah, BTPN Mojokerto telah menyalurkan kredit usaha kecil dan menengah sejak tahun 2009 hingga 2012. Kredit yang disalurkan itu mencapai lebih dari Rp 110 miliar.

”Ada 30 sampai 40 debitor UKM sepatu dan sandal yang menerima kucuran kredit kami, salah satunya yang berhasil, ya, usaha sandal milik Suno,” kata Mashudi, Area Daya Spesialis BTPN Cabang Mojokerto.

Suno mengakui, sebelum mendapat pelatihan manajemen keuangan dari BTPN, usahanya sekadar berjalan saja. Susno yang tak sempat menamatkan sekolah dasar (SD) itu sama sekali tak mempunyai pengetahuan soal pengelolaan keuangan usaha.

”Dulu, manajemennya campur aduk tidak karuan, tetapi sekarang pembukuan usaha ini sudah mulai rapi,” kata Suno.

Ketangguhan

Usaha sandal yang digeluti Suno adalah potret ketangguhan lapisan wong cilik yang berhasil dalam mengembangkan usaha. Walau dalam skala kecil, dia bisa memberikan sumber penghasilan dan penghidupan bagi orang lain.

”Saya masih punya impian untuk memiliki atau setidaknya membuka toko sandal dan sepatu di Pasar Klewer, Solo. Di toko itu tidak hanya menjual hasil produksi saya, tetapi juga hasil produksi perajin lain,” tutur Suno tentang harapannya.

”Keinginan saya ke depan menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja untuk orang-orang kecil dan susah,” katanya.

Soal keuntungan dari hasil usahanya itu, Suno mengaku masih sangat bergantung pada permintaan pasar, selain kelancaran pembayaran dari grosir ataupun pedagang bedak. ”Setidaknya dalam setahun saya masih bisa menikmati keuntungan bersih sekitar Rp 20 juta untuk ditabung. Itu kalau semuanya berjalan lancar. Namun, sering pembayarannya molor, bahkan ada yang bayar 50 persen di muka, sisanya baru dibayar satu-dua bulan,” tuturnya.

Suno, sang juragan sandal yang lahir di tanah Majapahit itu, kini bisa bernapas lega walau setiap hari harus berpikir keras untuk menjaga agar usahanya tetap berdenyut dalam situasi politik dan ekonomi yang kurang memihak kepada wong cilik ini.

 

Sumber : Kompas Cetak/Kompas.com
Editor :Liwon Maulana

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Artikel lainnya »