Jual rumah di bogor

Rp 4.855.000.000

Jual Rumah Indah Depok RumahCantikku.com adalah agen properti yang berkator di KATV Group, Saladin Square B-12, Jl. Margonda Raya No.39, Depok, Jawa Barat. KATV Group adalah group usaha di baah bendera PT Kiprah Tiga Rancang (KITIRAN), dimana core bisnisnya adalah Pengelolaan dan Advertising KATV (Televisi Kabel Kereta Api Eksekutif ), yaitu televisi hiburan bagi penumpang di atas kereta api eksekutif. Selain itu KITIRAN juga bergerak di bidang advertising untuk promosi luar ruang khusus stasiun-stadiuan dan promsoi di dalam kereta eksekutif dan kereta komuter (KRL). Jual Rumah Indah Depok

Jual Rumah Indah Depok salah satu devisi dari KATV Group untuk yang bergerak di bidang agen properti. Saat ini baru menawarkan properti-properti KATV Group yang ada di beberapa kota untuk dijual. Jadi properti yang ditawarkan adalah milik sendiri. Jual Rumah Indah Depok

Jual Rumah Indah Depok

saco-indonesia.com, Sebanyak 37 bayi dilaporkan hilang di wilayah Jabodetabek usai dilahirkan sepanjang tahun 2012. Data dari Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menyimpulkan, rumah bersalin dan puskesmas menjadi lokasi hilangnya bayi yang baru dilahirkan tersebut.

SACO- INDONESIA.COM - Sebanyak 37 bayi dilaporkan hilang di wilayah Jabodetabek usai dilahirkan sepanjang tahun 2012. Data dari Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menyimpulkan, rumah bersalin dan puskesmas menjadi lokasi hilangnya bayi yang baru dilahirkan tersebut.

Bayi hilang bisa dikarenakan penculikan atau tertukar. Berbagai modus kerap digunakan untuk penculikan bayi. Salah satunya menyamar sebagai pegawai di instansi kesehatan terkait. Modus didukung tingkat pengamanan minimum di klinik, puskesmas, atau rumah bersalin.

"Lokasi kejadian hilangnya bayi umumnya tidak memiliki kamera pengintai, baik di jalan maupun kamar pasien. Tingkat keamanan juga minimum sehingga membebaskan pegawai keluar masuk area rumah sakit. Belum lagi yang menggunakan orang dalam," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi Selasa (30/4/2013).

Keadaan ini, kata Arist, mempermudah para pelaku kriminal melakukan aksinya. Untuk mencegah bayi hilang, ia menyarankan pasien selalu didampingi keluarga, terutama suami. Sebelum memutuskan tempat untuk bersalin, sebaiknya pastikan siapa dan berapa orang yang akan menangani persalinan. Calon pasien dan keluarga harus tahu siapa nama dokter, perawat, atau pegawai lain yang kerap berhubungan dengannya.

Selanjutnya, pastikan lokasi persalinan memiliki tingkat kemanan yang memadai. Aris pun menyarankan untuk memastikan adanya kamera pengintai, baik di ruang penyimpanan bayi, pasien, ataupun area instansi kesehatan.

"Pastikan juga mereka memiliki tenaga sekuriti yang berkualitas, baik, dan memberikan kenyamanan," ujarnya.

Wajib didampingi suami
Terlepas dari tingkat pengamanan, Aris mengharuskan suami mengawal proses persalinan dan sebisa mungkin mendampingi istri. Hal ini untuk memastikan istri dan bayi mereka dalam kondisi baik.

"Selepas melahirkan suami harus tahu bagaimana bayinya, kemana bayinya pergi, dan siapa yang membawanya," kata Aris.

Hal senada dikatakan psikolog Dien Eryati. Menurutnya, kerjasama suami istri dibutuhkan untuk mencegah bayi diculik atau tertukar usai dilahirkan. Apalagi kondisi istri biasanya masih lemah usai melahirkan.

"Suami harus ikut semua proses melahirkan. Mengetahui bagaimana proses melahirkan akan menumbuhkan motivasi untuk menjaga bayi jangan sampai diculik atau tertukar," kata Dien.

Bila akan ditempatkan dalam ruangan khusus, Dien menyarankan suami mengikuti suster yang membawa bayi. Kegiatan ini memastikan keberadaan dan keamanan posisi bayi Suami juga wajib memperhatikan detail rupa dan tanda khusus pada bayi. Dien mengatakan, suami juga harus sesering mungkin melihat bayi dan memastikan keamanannya. Hal ini, untuk memastikan bayi tidak tertukar atau hilang selama di instansi bersalin. 

Sumber:Kompas.com

Editor : Maulana Lee
 

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan S

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proyek tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.  
 
Berdasarkan kajian KPK yang telah dilakukan pada Agustus-Desember 2013 lalu , telah ditemukan beberapa potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS telah disusun oleh Direksi BPJS dan disetujui oleh Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.
 
"KPK telah merekomendasikan pemerintah merevisi UU 24/2011 ini untuk dapat melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. KPK juga telah meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (11/2/2014).
 
Kedua, adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya, atau memecah tagihan untuk dapat memperbesar nilai penggantian. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.
 
"Dari temuan ini kami juga telah mengimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan besar bagi masyarakat," kata Johan.
 
Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal juga tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang melonjak, dari 20 juta (dulu dikelola askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Padahal perubahan ruang lingkup perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
 
Sedangkan di pengawasan eksternal, KPK telah melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini ada tiga lembaga yang telah mengawasi BPJS yaitu DJSN, OJK, dan BPK. Namun, substansinya belum jelas.
 
"KPK telah merekomendasikan agar pengawasan publik juga diperlukan. Kami telah meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu harus ditingkatkan," kata Johan.
 
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris juga menyatakan akan siap bekerjasama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi terhadap seluruh jajarannya. Dia setuju bila ada usulan revisi UU 24/2011 agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi.
 
"Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari," kata Fahmi.
 
Dia juga menekankan, sebagai lembaga baru, BPJS telah memiliki sistem baru. Karena itu, butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat.
 
"Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama," kata Fahmi Idris.


Editor : Dian Sukmawati

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Artikel lainnya »